DPRD Sulawesi Tenggara Disorot KPK, Legislatif Provinsi Paling Tidak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) disorot KPK lantaran menjadi lembaga legislatif provinsi paling tidak patuh melaporkan LHKPN pada 2022. Hal itu diumumkan KPK saat merilis update penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2022 setelah ditutup pada 31 Maret 2023 lalu. KPK mengungkap, dari 10 DPRD provinsi terendah melaporkan […]

0 Comments . 1 tahun ago