160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT

MK

Paslon Pilgub Sultra Tina – Ihsan Gugat Kemenangan ASR-Hugua di MK

MATALOKAL.COM, KENDARI – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 4, Tina Nur Alam – LM Ihsan Taufik Ridwan resmi melayangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu, 11 Desember 2024. Tina – Ihsan menggugat hasil penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2024 yang ditetapkan oleh KPU Sultra. […]

0 Comments . 5 bulan ago

Delapan Paslon Bupati/Wali Kota di Sultra Ajukan Gugatan Hasil Pilkada di MK

MATALOKAL.COM, KENDARI – Sebanyak delapan pasangan calon bupati dan wali kota di Sulawesi Tenggara mengajukan gugatan hasil Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Data yang dilansir dari Info Penanganan Pilkada 2024 di situs mkri.id, delapan paslon bupati/wali kota itu yakni Baubau, Buton Tengah, Wakatobi, Konawe Utara, Konawe Selatan, Buton, Muna dan Buton Selatan. Kota […]

0 Comments . 5 bulan ago

Ketua Nasdem Sultra Respon Putusan MK Ubah Syarat Pencalonan Kepala Daerah

MATALOKAL.COM, KENDARI – Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan calon kepala daerah. Dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, partai politik bisa mengusung sendiri calon kepala daerah walaupun tanpa memiliki kursi di DPRD. Sebab, dalam putusannya, MK menghapus syarat kursi di DPRD menjadi suara sah […]

0 Comments . 9 bulan ago

Tina Nur Alam Mundur Sebagai Caleg Nasdem, Ali Mazi Cabut Gugatan di MK

MATALOKAL.COM – Bekas Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi akhirnya mencabut gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) nomor 11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pencabutan gugatan itu disampaikan kuasa hukum Ali Mazi, Dedy Ramanta di saat sidang di MK yang dihadiri termohon KPU RI, KPU Sultra, serta pihak terkait Bawaslu RI dan Bawaslu Sultra pada Senin, 3 […]

0 Comments . 11 bulan ago

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Uji Materiil UU Pulau-pulau Kecil PT GKP

MATALOKAL.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Uji materiil UU PWP3K ini diajukan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) meminta majelis hakim MK agar frasa apabila dalam pasal 23 dan 35 UU PWP3K ditafsirkan tidak bertentangan dengan pertambangan di pulau-pulau kecil. […]

0 Comments . 1 tahun ago