Dampak Aktivitas PT IPIP dan PT Vale, Ratusan Hektare Sawah Terancam Gagal Panen Akibat Terendam Banjir Lumpur

MATALOKAL.COM, KOLAKA- Ratusan hektare sawah di Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada dan Desa Oko-oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara terendam banjir lumpur tanah merah bercampur kerikil, sejak Senin (10/11/2025).

Akibatnya, ratusan hektare sawah yang berusia kurang lebih 2 bulan terancam gagal panen.

Banjir bercampur lumpur ini diduga dampak industri tambang nikel PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan PT Vale Indonesia yang membuka lahan hutan secara besar-besaran di dekat kawasan persawahan.

Samsul Bahri, petani Desa Oko-oko mengaku, banjir ini paling parah sejak beroperasinya industri tambang. Sebab, belum pernah ada banjir bercampur lumpur tanah merah bercampur kerikil terjadi di wilayah itu.

Sepanjang 2025, sudah 10 kali sawah terendam banjir, namun yang paling parah pada Senin lalu hujan deras mengguyur selama 1 malam yang mengakibatkan banjir lumpur terparah setinggi 1 meter.

“Kalau kondisi terus berlanjut, bisa gagal panen, karena terus terendam air kotor akan naik ulat batang. Padi yang baru berbuah akan rebah, karena basah,” ujar Samsul Bahri kepada kendarihariini.

Selain terancam gagal panen, para petani juga menderita kerugian akibat menurunnya produksi padi beberapa tahun terakhir sejak beroperasinya PT IPIP, PT Vale Indonesia dan sejumlah perusahaan tambang lain di wilayah itu.

Biasanya, para petani bisa memproduksi 8 hingga 10 ton padi sekali panen. Namun, kini hanya bisa mencapai 2 sampai 3 ton per hektare dalam satu musim panen.

“Bahkan biaya perawatan lebih mahal karena membeli pupuk dan racun lebih banyak. Biasanya satu musim sawah itu hanya 2 kali diberi pupuk dan racun. Tapi ini baru sekitar 45 hari bahkan sudah 3 kali dikasih pupuk,” ujar Samsul Bahri.

Direktur Walhi Sultra, Andi Rahman mengaku marah dan prihatin atas banjir lumpur yang kembali melanda Desa Oko dan Lamedai, Kabupaten Kolaka Menurutnya, peristiwa ini bukan pertama kali terjadi. Ini membuktikan aktivitas industri nikel di Pomalaa telah menciptakan krisis ekologis serius yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan pemantauan Walhi Sultra, banjir lumpur terjadi akibat aktivitas pembukaan lahan besar-besaran untuk proyek kawasan industri PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) dan PT Vale Indonesia Tbk, yang dilakukan tanpa pengendalian lingkungan yang memadai.

“Hilangnya tutupan hutan skala besar dan sedimentasi menutupi daerah aliran sungai (DAS) menyebabkan air sungai meluap, sehingga rumah dan sawah warga tergenang banjir lumpur,” kata Andi Rahman.

Walhi Sultra menilai bahwa PT IPIP dan PT Vale tidak menjalankan aktivitasnya sesuai izin lingkungan yang telah diberikan. Banyak kewajiban dalam izin lingkungan yang tidak dijalankan.

Akibatnya, masyarakat kembali menjadi korban. Air sungai berubah menjadi lumpur merah, lahan pertanian rusak, dan sumber air bersih tercemar. Bagi Andi, ini adalah bentuk nyata pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

“Kami sudah berkali-kali mengingatkan bahwa wilayah Pomalaa sedang berada di ambang krisis ekologis. Setiap kali hujan datang, masyarakat harus bersiap menghadapi banjir lumpur akibat kelalaian perusahaan. PT IPIP dan PT Vale Indonesia tidak menghormati izin lingkungannya dan telah mengabaikan keselamatan rakyat,” tegas Andi Rahman.

Walhi Sultra pun mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera menghentikan seluruh kegiatan pembangunan industri PT IPIP dan PT Vale di Pomalaa.

“Pemerintah tidak boleh diam dan membiarkan warga terus menderita akibat aktivitas perusahaan,” tandasnya.

Humas PT Vale Indonesia Tbk Kolaka Mirwanto Muda tak merespon pesan WhatsApp jurnalis matalokal.com saat dihubungi, Jumat (14/11/2025).

Editor: Fadli Aksar