MATALOKAL.COM, KENDARI – Sebanyak 180 personel Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalani tes psikologi untuk memperebutkan posisi sebagai pengawal pribadi atau walpri calon kepala daerah.
Tes psikologi ini dipimpin Kompol Zunaidi Rohmansyah, menjabat sebagai Kabag Psikologi Biro SDM Polda Sultra. Pemeriksaan psikologi ini menjadi salah satu tahapan dalam seleksi pengawal pribadi
Kompol Zunaidi mengatakan, tes psikologi ini untuk memastikan walpri calon kepala daerah memiliki kesiapan mental yang baik dalam menjalankan tugasnya.
“Pemilihan kepala daerah yang sering kali penuh dengan dinamika dan ketegangan, maka stabilitas emosional dan kesehatan mental para walpri menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung,” ujarnya.
Pemeriksaan psikologi ini, tutur Zunaidi, mencakup berbagai aspek, termasuk evaluasi kepribadian, kemampuan pengambilan keputusan di bawah tekanan, serta kecakapan dalam menghadapi situasi darurat.
“Kami ingin memastikan bahwa para walpri tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga kuat secara mental. Mereka harus mampu bertindak cepat dan tepat dalam berbagai situasi yang mungkin terjadi selama pilkada,” tegasnya.
Dalam pemeriksaan ini, para peserta diberikan serangkaian tes dan simulasi yang dirancang untuk menilai reaksi mereka terhadap situasi stres dan potensi ancaman.
Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana mereka akan merespons dalam situasi nyata yang membutuhkan kewaspadaan dan ketenangan. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi salah satu faktor penentu dalam proses seleksi akhir walpri.
Kompol Zunaidi bilang, pemeriksaan psikologi bagi pengawal pribadi tidak bisa diremehkan. Dalam situasi politik yang terkadang memanas, keberadaan walpri yang sehat secara mental dapat mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan.
“Mereka harus mampu menjaga profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal yang mungkin timbul selama masa kampanye dan pemilihan,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemeriksaan psikologi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pengawal pribadi.
Dengan memahami profil psikologis setiap calon walpri, pihak berwenang dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.
“Ini adalah bagian dari upaya Polda Sultra untuk memastikan integritas dan kredibilitas proses pemilihan kepala daerah,” katanya.