Para Rektor Perguruan Tinggi Serukan Hindari Polarisasi Masyarakat Jelang Pemilu

MATALOKAL.COM, JAKARTA – Para rektor perguruan tinggi di Indonesia menyerukan untuk menghindari polarisasi masyarakat di tengah tensi panas jelang Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024 yang semakin meningkat.

Mereka meminta kepada seluruh masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan menghindari sikap yang bersifat memecah belah, Sabtu 3 Februari 2024.

Para rektor juga menyerukan pentingnya cara santun dalam menghadapi Pilpres 2024. Sebagai contoh, Rektor Universitas Diponegoro Prof Yos Johan menyatakan, seseorang memang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tapi harus disertai dengan sikap yang bertanggung jawab.

“Silakan saja saudara menggunakan hak-hak itu, ya tetapi jangan memaksa orang lain. Orang lain punya pemikiran yang berbeda pula,” kata Prof Yos Johan.

Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan cara yang santun dan benar sesuai ketentuan. Ia meminta masyarakat menghargai pilihan orang lain.

Menurut Rektor Universitas Jenderal Sudirman Prof Ahmad Sodiq, Pilpres merupakan ajang mencari pemimpin yang bisa melanjutkan kerja-kerja pemimpin sebelumnya.

Presiden Joko Widodo pun dinilai berperan penting menjadikan Indonesia lebih maju dan dikenal di kancah internasional.

Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Ahmad Arif Budiman juga mengajak seluruh civitas akademika untuk melihat Pilpres sebagai kontestasi demokrasi yang mengantarkan terpilihnya pemimpin bangsa.

Seluruh masyarakat pun diminta untuk menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, perlu juga diingatkan agar seluruh informasi yang diterima dalam pelaksanaan Pilpres 2024 yang datang dari manapun harus diuji kebenarannya.

Dalam hal ini Media Sosial sangat disorot, mengingat begitu banyaknya konten yang bertujuan mencederai. Sejumlah kampus pun menyerukan agar pelaksanaan Pilpres 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan damai.

Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat contohnya menyerukan agar presiden, pejabat publik, capres, dan cawapres serta elit sama-sama menyelamatkan negara hukum yang demokratis beretika dan bermartabat.(*)

Editor: Fadli Aksar